← Daftar bab  ·  Pratinjau publik: jawaban tidak disimpan dan tidak dikirim ke mana pun. Di kelas, santri mengumpulkan lewat LMS sekolah (tombol Kumpulkan).
Informatika · KBM · Kelas 11 · Semester 2 · INF.11.2

Kebijakan Keamanan Digital SekolahSchool Digital Security Policy

Tujuan PembelajaranLearning Objective

Santri mampu menganalisis jenis penipuan digital yang dapat dialami komunitas sekolah, menyusun draf kebijakan keamanan digital dan pedoman media sosial sekolah, serta merancang simulasi kesadaran phishing yang etis.

Students can analyse the types of digital scams a school community may face, draft a school digital security policy and social media guidelines, and design an ethical phishing-awareness simulation.

Dari Analisis Kasus ke Kebijakan Sekolah
From Case Analysis to School Policy

Kebijakan yang baik lahir dari analisis masalah yang nyata. Di KBM ini kamu akan menganalisis pola penipuan, menyusun draf kebijakan, merumuskan pedoman media sosial, dan merancang simulasi phishing yang etis.

A good policy grows out of an analysis of real problems. In this KBM you will analyse scam patterns, draft a policy, formulate social media guidelines, and design an ethical phishing simulation.

1. Menganalisis Jenis Penipuan
1. Analysing Types of Scams

Untuk setiap kasus, jawab empat pertanyaan analisis:

  • Sasaran: siapa yang diincar (santri, guru, wali santri)?
  • Saluran: lewat apa (email, chat, media sosial, telepon)?
  • Permintaan: apa yang diminta (uang, kata sandi, OTP, data pribadi)?
  • Tanda bahaya: desakan waktu, mengatasnamakan pihak resmi, alamat email atau tautan yang mirip tapi berbeda, tawaran yang terlalu indah.

Hasil analisis ini menunjukkan celah mana yang paling perlu ditutup oleh kebijakan.

For each case, answer four analysis questions:

  • Target: who is being targeted (students, teachers, parents)?
  • Channel: through what (email, chat, social media, phone)?
  • Request: what is being asked for (money, password, OTP, personal data)?
  • Red flags: time pressure, claiming to be an official party, an email address or link that looks similar but is different, an offer that is too good to be true.

The results show which gaps the policy most needs to close.

2. Menyusun Draf Kebijakan
2. Drafting the Policy

Draf kebijakan keamanan digital sekolah minimal memuat tiga hal:

  • Daftar akun resmi sekolah: satu daftar yang diumumkan (nomor, email, akun media sosial), sehingga semua orang tahu mana yang asli.
  • Alur pelaporan pesan mencurigakan: jangan klik, jangan balas, jangan teruskan → simpan tangkapan layar → lapor ke PDC, Musyrif, atau admin TI → admin memeriksa dan memberi peringatan ke komunitas jika perlu.
  • Sosialisasi berkala: pengingat rutin untuk santri, guru, dan wali santri tentang pola penipuan terbaru.

Tulis dengan bahasa singkat dan jelas, sebutkan tujuan, ruang lingkup, dan siapa penanggung jawabnya.

A school digital security policy draft should contain at least three things:

  • A list of official school accounts: one published list (numbers, emails, social media accounts), so everyone knows which ones are genuine.
  • A reporting flow for suspicious messages: do not click, reply or forward → take a screenshot → report to your PDC, Musyrif or the IT admin → the admin checks it and warns the community if needed.
  • Regular awareness: routine reminders for students, teachers and parents about the latest scam patterns.

Write in short, clear language, and state the purpose, scope and who is responsible.

3. Pedoman Media Sosial
3. Social Media Guidelines

Pedoman berlaku untuk santri dan untuk akun resmi sekolah:

  • Foto: unggah foto orang lain hanya dengan persetujuan (consent). Akun resmi sekolah mengikuti izin yang berlaku untuk foto santri, dan tidak menampilkan data pribadi atau lokasi kamar asrama.
  • Komentar: jaga lisan dan adab. Kritik disampaikan dengan santun; hindari ghibah, ejekan, dan menyebarkan kabar yang belum jelas.
  • Menandai (tag): tanya dulu sebelum menandai teman. Tag bisa membuat foto tampil ke orang yang tidak dikenal.
  • Persetujuan bisa dicabut: jika seseorang meminta fotonya diturunkan, hormati permintaan itu.

The guidelines apply to students and to official school accounts:

  • Photos: post photos of other people only with their consent. Official school accounts follow the permissions in place for students' photos, and do not show personal data or the location of dorm rooms.
  • Comments: guard your tongue and keep good manners. Give criticism politely; avoid backbiting (ghibah), mockery and spreading unverified news.
  • Tagging: ask first before tagging a friend. A tag can show a photo to people they do not know.
  • Consent can be withdrawn: if someone asks for their photo to be taken down, respect that request.

4. Simulasi Phishing yang Etis
4. An Ethical Phishing Simulation

Simulasi membantu orang berlatih mengenali phishing. Agar etis, ikuti aturan ini:

  • Ada izin dari guru atau pihak sekolah sebelum simulasi dijalankan.
  • Seluruhnya fiktif: nama, tautan, dan lembaga dibuat-buat; tidak meniru akun asli siapa pun.
  • Tidak mengumpulkan data asli: tidak ada kolom kata sandi, OTP, atau data pribadi sungguhan.
  • Tujuannya mendidik, bukan mempermalukan: hasil dilaporkan tanpa nama, lalu ditutup dengan pembahasan (debrief) tentang tanda-tanda yang seharusnya dikenali.

Contoh bentuk sederhana: kuis "Asli atau Palsu?" berisi tangkapan layar pesan fiktif.

A simulation helps people practise recognising phishing. To keep it ethical, follow these rules:

  • Get permission from a teacher or the school before running the simulation.
  • Everything is fictional: names, links and organisations are made up; it does not imitate anyone's real account.
  • No real data is collected: there are no fields for real passwords, OTPs or personal data.
  • The aim is to educate, not to embarrass: results are reported without names, then closed with a debrief on the signs that should have been noticed.

A simple format: a "Real or Fake?" quiz with screenshots of fictional messages.

Contoh di FIWAExample at FIWA

Sebuah kelompok kelas 11 menganalisis pesan fiktif: "Yth. Wali Santri, segera transfer biaya kegiatan hari ini ke rekening berikut." Tanda bahayanya: desakan waktu, rekening tidak jelas, dan pengirim bukan dari daftar kontak resmi.

Kelompok itu lalu mengusulkan butir kebijakan: "Informasi resmi hanya datang dari akun yang tercantum di daftar akun resmi sekolah. Ragu? Konfirmasi dulu lewat kontak resmi atau PDC." Mereka juga membuat kuis "Asli atau Palsu?" untuk adik kelas, setelah mendapat izin guru Informatika.

A Grade 11 group analysed a fictional message: "Dear Parents, please transfer the activity fee to the following account today." The red flags: time pressure, an unclear bank account, and a sender not on the official contact list.

The group then proposed a policy point: "Official information only comes from accounts on the school's list of official accounts. In doubt? Confirm first through an official contact or the PDC." They also made a "Real or Fake?" quiz for younger students, after getting permission from the Informatics teacher.

RenunganReflection

Kebijakan keamanan bukan sekadar aturan, tetapi cara kita saling menjaga sebagai satu komunitas. Menegur dengan santun, bertabayyun sebelum menyebarkan, dan menjaga kehormatan orang lain di media sosial adalah bagian dari akhlak seorang muslim.

A security policy is not just a set of rules, but a way of looking after one another as a community. Correcting others politely, practising tabayyun before sharing, and protecting other people's honour on social media are part of a Muslim's character.